Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi UU No 6 Tahun 2014 pada proses perencanaan pembangunan partisipatif Desa Pejengkolan tahun 2019–2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif–deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Pada proses tersebut menunjukan bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan, perumusan masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara bersama–sama pemerintah desa dengan masyarakat. Tahapan pengkajian keadaan desa atau tahapan penggalian. merupakan tahapan yang diberikan kewenangan seluas–luasnya oleh pemerintah untuk mengusulkan proyek/program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap paska pengkajian keadaan desa, tahapan–tahapan berikutnya hanya diikuti oleh perwakilan atau delegasi dari tiap–tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian untuk menentukan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara perangkingan yang di nilai oleh masyarakat secara bersama–sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa.

Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan Desa, Perencanaan Partisipatif